nah pada artikel kali ini kami JASA KONSULTAN PAJAK JAKARTA akan membahas artikle favorit kita yaitu Perencanaan Pajak Sewa Guna Usaha

Perencanaan Pajak Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara lessor (pemilik barang modal) dengan lessee (pengguna barang modal). Sewa guna usaha dibedakan menjadi sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi.

Ditinjau dari teknis pelaksanaannya transaksi sewa guna usaha dapat dilakukan secara langsung (direct lease) maupun dengan cara penjualan dan penyewaan kembali (sale and lease back).

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA

  1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
  2. Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan 1, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.
  3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
  4. Dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lessee yang melakukan transaksi finance lessee yakni :
  • Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunausahakan sampai saat lessee membeli barang tersebut.
  • Setelah lessee menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewagunausahakan maka lessee boleh melakukan penyusutan dengan dasar yaitu harga opsi barang modal yang bersangkutan.
  • Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
  • Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, Dirjen Pajak melakukan koreksi  atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut dan memperlakukannya sebagai operating lease. Perubahan ini  tidak dilakukan apabila terjadi karena force majeur, gagal bayar (default), maupun pertimbangan ekonomi tanpa motif menghindari pajak dan tidak ada hubungan istimewa antara lessor dan lessee.
  • Lesee tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha.

AKUNTANSI UNTUK SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI

  1. Pembayaran jaminan dibukukan sebagai piutang kepada lessor.
  2. Nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha dan nilai sisa dibukukan sebagai aset tetap dan kewajiban sewa guna usaha.
  3. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai tunai adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa guna usaha.
  4. Pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan selama jangka waktu kontrak dialokasikan dan dibukukan sebagai angsuran pokok dan beban bunga.
  5. Asset tetap sewa guna usaha yang dikapitalisasi selanjutnya diamortisasi selama taksiran umur ekonomisnya dengan menggunakan metode yang sama untuk aset sejenisnya.
  6. Pada akhir tahun harus dilakukan penyesuaian terhadap bunga akrual, amortisasi sewa guna usaha akhir tahun, dan amortisasi keuntungan modal dan kerugian modal.
  7. Dalam laporan keuangan disajikan sebagai bagian dari kewajiban dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk usaha lessee.
  8. Apabila dilakukan transaksi jual dan sewa kembali, maka selisih harga jual dengan nilai buka aset dibukukan sebgai “keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan” yang harus diamortisasi secara proposional.

PERENCANAAN PAJAK UNTUK SEWA GUNA USAHA

1. Membeli secara Langsung atau Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

  • Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan.
  • Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.
  • Apabila membeli secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan.
  • Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan (penyusutan yang dipercepat).

2. Penjualan dan Penyewaan Kembali

Hal yang perlu diperhatikan adalah jika gedung dimiliki secara langsung, maka biaya yang boleh dikurangkan hanya beban penyusutan atas gedung yang harus dilakukan dalam jangka waktu 20 tahun. Apabila diperoleh melalui sewa guna usaha dengan hak opsi maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa baik atas tanah maupun bangunan dapat dibiayakan.

3. Pengadaan Mesin Baru

Jika perusahaan melakukan pembelian mesin secara langsung, maka yang dapat diakui sebagai biaya adalah beban penyusutan. Untuk mnghitung besarnya beban penyusutan, metode yang dapat digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun.

4. Perbandingan antara Sewa Guna Usaha dengan Pembelian Langsung

Besarnya perbandingan penghematan pajak antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung secara tunai dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Untuk sewa guna usaha, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh biaya sewa dan beban penyusutan sebesar nilai opsi. Sedangkan untuk pembelian langsung adalah sebesar beban penyusutannya saja.

5. Tanah dan bangunan yang sudah dimiliki, sebaiknya direvaluasi, tidak direvaluasi, atau dijual dan disewakan kembali

Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya dan salam Artikel.  Apabila ada yang ingin dikonsultasikan mengenai artikel ini ataupun permasalah bisnis anda yang lain, bisa hubungi kami di 087 777 510 668 / 0821 3232 8778 / 031 734 6576.

Created By : Alif (D’Consulting Business Consultant)

©2018 D'Consulting Business Consultant - Total Solution for Your Business Growth

Log in with your credentials

Forgot your details?