Kali ini Konsultan Pajak Solo ingin membahas perihal program tax amnesty. Hubungi 081232329638/ 087777510668/ 082132328778/ 0317346576.

Konsultan Pajak Solo

Konsultan Pajak Solo

Konsultan Pajak Solo

Pada dasarnya program ini bertujuan untuk memberikan pengampunan pajak kepada para wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan yang belum melaporkan harta dan kekayaan mereka secara riil pada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang dilaporkan setiap tahunnya, sampai dengan akhir tahun 2015.

Program ini ternyata juga sudah pernah dijalankan diberbagai negara, namun ternyata ada yang berhasil dan adapula yang gagal. Maka karena itu pemerintah cukup membutuhkan waktu yang panjang untuk membahas undang-undang atas program ini. Baiklah, kami Konsultan Pajak Solo akan mencoba untuk membahasnya satu per satu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Apa arti Program Pengampunan Pajak / Tax Amnesty ?

Program ini adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghapuskan pajak terhutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan di SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

 

Siapa yang bisa memanfaatkan ?

  • Wajib pajak orang pribadi
  • Wajib pajak badan
  • Wajib pajak yang bergerak dibidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
  • Orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak

 

Apa persyaratan untuk bisa memanfaatkan program pengampunan pajak ?

  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Membayar uang tebusan
  • Melunasi seluruh tunggakan pajak
  • Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan
  • Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
  • Mencabut permohonan pengembalian kelebihah pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan, peninjauan kembali dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan.

 

Kapan berlakunya program pengampunan pajak ini ?

Program ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai tanggal 31 Maret 2017

 

Berapa Tarif yang berlaku

Untuk repatriasi dan deklarasi asset dalam negeri

  • Periode I (Juli 2016 – September 2016) = 2%
  • Periode II (Oktober 2016 – Desember 2016) = 3%
  • Periode III (Januari 2017 – Maret 2017) = 5%

Untuk deklarasi asset luar negeri

  • Periode I (Juli 2016 – September 2016) = 4%
  • Periode II (Oktober 2016 – Desember 2016) = 6%
  • Periode III (Januari 2017 – Maret 2017) = 10%

Untuk UMKM (peredaran usaha dibawah 4,8 M) dengan harta yang dideklarasi sampai dengan 10 M = 0,5%

Untuk UMKM (peredaran usaha dibawah 4,8 M) dengan harta yang dideklarasi diatas 10 M = 2%

 

Apa yang harus dilakukan ketika melakukan repatriasi dalam negeri?

harta yang direpatriasi didalam negeri wajib diinvestasikan kedalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk :

  • Surat berharga Negara Republik Indonesia
  • Obligasi Badan Usaha Milik Negara
  • Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah
  • Investasi keuangan pada bank presepsi
  • Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
  • Investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha
  • Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah
  • bentuk investasi lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Contoh perhitungan pembayaran tarif untuk uang tebusan :

Deklarasi harta kekayaan didalam negeri

Wajib pajak A hanya memiliki harta yang berada di dalam wilayah Indonesia. Dalam SPT tahun 2015 wajib pajak melaporkan :

  • Nilai harta Rp 15.000.000.000
  • Nilai hutang Rp 5.000.000.000
  • Maka nilai harta bersih adalah Rp 10.000.000.000

Dalam surat pernyataan disampaikan pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, diketahui bahwa :

  • Nilai harta Rp 20.000.000.000
  • Nilai hutang Rp 6.000.000.000
  • Maka nilai harta bersih sesungguhnya adalah Rp 14.000.000.000

Dengan demikian dasar pengenaan uang tebusan adalah Rp 14.000.000.000 – Rp 10.000.000.000 = Rp 4.000.000.000

Maka perhitungan uang tebusanya adalah :

Tarif pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku adalah 2%.

Dasar pengenaan uang tebusannya adalah Rp 4.000.000.000

Uang tebusan yang harus dibayar adalah : 2% x Rp 4.000.000.000 = Rp 80.000.000

 

Deklarasi harta kekayaan diluar negeri

Dalam kasus yang sama seperti contoh deklarasi harta dalam negeri, namun kali ini wajib pajak A ternyata memiliki harta diluar negeri yang akan direpatriasi dan dideklarasikan.

Total harta sesungguhnya yang dimiliki oleh wajib pajak A adalah sebesar :

  • Nilai harta Rp 30.000.000.000
  • Nilai hutang Rp 6.000.000
  • Maka nilai harta bersih sesungguhnya Rp 24.000.000.000

Dimana dari kekayaan bersih yang dimiliki tersebut Rp 14.000.000.000 akan direpatriasi di dalam wilayah Indonesia dan Rp 10.000.000.000 hanya dideklarasikan namun tetap berada diinvestasikan di luar negeri.

Maka dasar pengenaan uang tebusannya adalah :

Untuk tebusan dalam negeri Rp 24.000.000.000 – Rp 10.000.000.000 (dari harta bersih awal sesuai dengan SPT) – Rp 14.000.000.000 (dari harta yang dideklarasikan diluar negeri) = 4.000.000.000

Untuk tebusan luar negerinya adalah Rp 14.000.000.000

Lalu untuk perhitungan uang tebusannya adalah :

Untuk repatriasi harta dalam negeri Rp 4.000.000.000 x 2% = Rp 80.000.000

Untuk deklarasi harta luar negeri Rp 14.000.000.000 x 4% = Rp 560.000.000

(apabila yang ingin harta yang diluar negeri ingin dibawa kembali ke Indonesia, maka akan mendapatkan tarf 2%)

 

Kemana mengajukan proses permohonannya ?

Wajib pajak harus mengajukan permohonan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri dengan membawa surat pernyataan.

 

Lalu bagaimana cara mengajukan permohonan ?

  1. Wajib pajak harus melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti :
    • Bukti pembayaran uang tebusan
    • Bukti pelunasan tunggakan pajak (bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak)
    • Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
    • Daftar utang serta dokumen pendukung
    • Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan (bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan)
    • Fotocopy SPT PPh terakhir
    • Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
    • Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta kedalam wilayah Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan repatriasi
    • Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta keluar wilayah Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan surat keterangan dalam hal wajib pajak akan melakukan deklarasi
    • Surat pernyataan besaran peredaran usaha bagi wajib pajak yang bergerak dibidang UMKM
  2. Wajib pajak menyampaikan surat dan dokumen-dokumen terkait ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.
  3. Wajib pajak mendapatkan tanda terima surat pernyataan.
  4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk akan menerbitkan Surat Keterangan paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak tanggal terima Surat pernyataan dan dokumen pendukungnya.
  5. Dalam hal jangka waktu sudah melebih 10 hari kerja, maka secara otomatis Surat Pernyataan wajib pajak dianggap diterima.
  6. Wajib pajak dapat menyampaian Surat Pernyataan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu yang ada didalam undang-undang.

 

Apa fasilitas yang didapatkan oleh wajib pajak ketika mengikuti program pengampunan pajak ini?

Fasilitas yang akan didapatkan oleh wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak adalah :

  1. Penghapusan pajak terhutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya
  2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
  4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidiakn tindak pidana dibidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
  5. Penghapusan pph final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Untuk konsultasi lebih lanjut mengenai program tax amnesty ini hubungi kami di 031 734 6576 / 087 777 510 668 / 0821 3232 8778 / 0812 3232 9638

 

 

©2019 D'Consulting Business Consultant - Total Solution for Your Business Growth

Log in with your credentials

Forgot your details?