Pada kesempatan kali ini kami KOSNULTAN PAJAK JAKARTA akan membahas artikel mengenai PPH 23

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

Adapun yang berhak memotong PPH pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan PPH 23 adalah;

  1. Pemotong PPh Pasal 23
    1. Badan Pemerintah.
    2. Subjek Pajak Badan dalam negeri.
    3. Penyelenggaraan kegiatan.
    4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
    5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
  2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
    1. Wajib Pajak (WP) dalam negeri dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan.
    2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Setelah kita mengetahui siapa saja yang berhak memotong pph 23 dan siapa yang terkena potongan PPH 23, selanjutnya kita akan membahas penghasilan apa saja yang akan dikenakan PPH Pasal 23. Secara umum, hamper semua penghasilan bisa dikenakan ketentuan pph pasal 23. Rincian nya sebagai berikut;

  1. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  2. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
  3. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
  4. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh

PPH Pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak, dengan rincian sebagai berikut;

  1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
    1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
    2. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
    3. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
    4. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya;
    5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan

Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya dan salam Artikel.  Apabila ada yang ingin dikonsultasikan mengenai artikel ini ataupun permasalah bisnis anda yang lain, bisa hubungi kami di 087 777 510 668 / 0821 3232 8778 / 031 734 6576.

Created By : Advent  (D’Consulting Business Consultant)

©2020 D'Consulting Business Consultant - Total Solution for Your Business Growth

Log in with your credentials

Forgot your details?