Pada kesempatan kali ini kami KONSULTAN PAJAK JAKARTA  akan membahas artikel tentang Aspek Perpajakan Untuk Cabang 

Aspek Perpajakan Untuk Cabang

Perusahaan anda punya Cabang? Gimana tuh Perpajakannya?

Di jaman yang semakin modern ini, semakin banyak bermunculan pengusaha-pengusaha baru. Hal ini tidak terlepas dari semakin besarnya cakupan pasar yang bisa di eksplorasi oleh para pengusaha. Bahkan saat ini sering saya dengar bahwa bisnis belum bisa dikatakan sukses apabila belum berhasil membuka cabang baru. Ukuran kesuksesan bisnis saat ini bukan saja dilihat dari sisi finansial saja seperti omset maupun laba, tetapi sudah mulai bergesar terkait quantity bisnis yang anda miliki sekarang. Lalu, apa konsekuensi dari membuka cabang bisnis baru dari sisi perpajakannya? Banyak pengusaha yang masih belum paham benar mengenai konsekuensi pajaknya.

Bagi perusahaan yang sudah memiliki cabang atau anak perusahaan, kegiatan yang dilakukan oleh cabang umumnya akan berdiri sendiri meskipun masih terkait dengan operasional kantor pusat. Semisal, cabang akan mempunyai customer sendiri sehingga bisa menjalankan transaksi jual beli, cabang akan mempunyai karyawan sendiri, ataupun transaksi-transaksi cabang lainnya yang didalamnya terdapat aspek perpajakan. Berikut ringkasan terkait kewajiban perpajakan bagi perusahaan/ WP Badan berstatus cabang :

  1. PPh pasal 21. Dalam hal ini, Cabang wajib memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan yang telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
  2. PPh pasal 22. Dalam hal Cabang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22, maka wajib memungut, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 22.
  3. PPh pasal 23. Dalam hal ini Cabang wajib memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 23 apabila terdapat transaksi yang terutang PPh Pasal 23 di lokasi usaha perusahaan cabang.
  4. Dalam kasus perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta tidak melakukan sentralisasi PPN, maka Cabang wajib memungut, membayarkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penyerahan barang yang terjadi di wilayah kerja perusahaan cabang.
  5. PPh pasal 4 (2). Dalam hal terdapat transaksi di cabang yang terkait dengan pajak PPh pasal 4 ayat 2, maka cabang wajib memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2).

Lalu bagaimana dengan kewajiban SPT Tahunan perusahaan Cabang dong? Pertanyaan ini cukup sering muncul dikalangan pengusaha yang memiliki anak cabang perusahaan. Pada dasarnya, terkait kewajiban SPT Tahunan PPh Badan, WP Badan berstatus cabang hanya berkewajiban memberikan data laporan keuangan kepada WP Badan berstatus pusat untuk dapat dilakukan konsolidasi laporan keuangan perusahaan serta diperoleh peredaran usaha secara keseluruhan. Kemudian kewajiban untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dilakukan oleh WP Badan pusat dengan NPWP pusat.

Demikian sedikit pejelasan singkat terkait kewajiban perpajakan perusahaan cabang, semoga artikel ini bisa memberi pencerahan bagi anda. Terima kasih J

Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya dan salam Artikel.  Apabila ada yang ingin dikonsultasikan mengenai artikel ini ataupun permasalah bisnis anda yang lain, bisa hubungi kami di 087 777 510 668 / 0821 3232 8778 / 031 734 6576.

Created By : Lucas  (EC Of D’Consulting Business Consultant)

 

 

©2019 D'Consulting Business Consultant - Total Solution for Your Business Growth

Log in with your credentials

Forgot your details?