Pada kesempatan kali ini kami KONSULTAN PAJAK YOGYAKARTA akan membahas artikel mengenai Apakah Semua Transaksi PKP Harus Menerbitkan Faktur Pajak 

Apakah Semua Transaksi PKP Harus Menerbitkan Faktur Pajak

Pernahkah anda mendengar istilah PKP? Ya Pengusaha Kena Pajak, istilah ini mulai tidak asing bagi kalangan pengusaha saat ini. PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pada prinsipnya PKP tidak diwajibkan bagi pengusaha dengan peredaran bruto dibawah 4,8 M setahun, akan tetapi pengusaha dengan kriteria tersebut juga diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Alasan Wajib Pajak mengajukan PKP biasanya selain karena melampai batasan omset, biasanya Karena memiliki lawan transaksi dengan pemerintah atau karena untuk kepentingan mengikuti tender dsb. Menjadi PKP berarti anda memiliki beberapa kewajiban, antara lain:

  • Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
  • Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang
  • Melaporkan penghitungan pajak dalam SPT Masa PPN
  • Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan BKP dan/atau JKP

Melalui jabaran mengenai kewajiban PKP di atas anda tentu paham jika PKP memiliki kewajiban untuk melaporkan Penjualannya dengan menerbitkan Faktur pajak. Tetapi kemudian saya sering sekali mendapat pertanyaan dari klien saya yang berstatus PKP, “Lho pak, lalu apa kalau saya jual mobil juga harus menerbitkan faktur pajak? Kan saya jualannya alat listrik pak, bukannya jualan mobil?”. Kurang lebih seperti itulah pertanyaan yang muncul dari wajib pajak terkait kewajibannya sebagai PKP.

Berdasarkan UU NOMOR 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa, di pasal 6 dijabarkan bahwa “Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan”. Hal tersebut dipertegas di pasal 13 yang mengatakan “Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”.

Jadi cukup jelas sebenarnya, yakni sepanjang transaksi penjualan wajib pajak PKP tersebut adalah terkait dengan barang/jasa kena pajak, maka wajib pajak tersebut diwajibkan menerbitkan faktur pajak. Hal tersebut dikarenakan kewajiban memungut dan menyetor PPN telah melekat pada WP berstatus PKP tersebut. Jadi meskipun transaksi penjualan barang/jasa tersebut tidak terkait dengan bidang usaha utama wajib pajak berstatus PKP tersebut, maka sesuai peraturan perundang-undangan tetap diwajibkan memungut dan menyetor PPN dengan cara menerbitkan faktur pajak.

Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya dan salam Artikel.  Apabila ada yang ingin dikonsultasikan mengenai artikel ini ataupun permasalah bisnis anda yang lain, bisa hubungi kami di 087 777 510 668 / 0821 3232 8778 / 031 734 6576.

Created By : Lukas  (D’Consulting Business Consultant)

 

©2019 D'Consulting Business Consultant - Total Solution for Your Business Growth

Log in with your credentials

Forgot your details?