Dibulan Oktober 2015 ini mulai terdengar bahwa pemerintah akan menggalakan Tax Amnesty 2015, yang berarti adalah pengampunan pajak bagi wajib pajak tertentu.

Tax Amnesty 2015

Tax Amnesty 2015

Konsep dari Tax Amnesty 2015 ini adalah pemerintah memberi kelonggaran kepada seluruh wajib pajak baik itu badan maupun perorangan yang ingin melaporkan harta yang dimiliki secara terbuka dengan hanya membayar beberapa persen dari pada pajak yang digelapkan. Hal tersebut kemungkinan besar membuat para orang kaya yang ada di Indonesia, berbondong-bondong untuk melaporkan harta yang mereka miliki. Namun berapa tarif dari tax amnesty ini? Menurut beberapa sumber, tax amnesty ini masih dipertimbangkan rancangan undang-undang yang mengikuti pelaksanaannya. Informasi terakhir yang ada, kemungkinan besar pemerintah akan menerapkan tarif sebesar 3% dari seluruh aset yang akan dilaporkan dipajak. Namun hal ini hanya berlaku apabila laporan tersebut dilakukan sampai dengan akhir 2015 ini saja. Apabila wajib pajak melaporkan ditahun depan, maka akan terkena tarif sebesar 5% (dibulan Januari – Juni 2016) dan tarif sebesar 8% (dibulan Juli – Desember 2016).

Tax Amnesty 2015

Pelaksanaan dari program tax amnesty ini hanya berlaku untuk para wajib pajak badan ataupun perorangan yang tidak terkena proses hukum. Tentunya dengan kebijakan pemerintahan yang semakin ketat ini, tentunya sebagai wajib pajak yang bijak, kita harus memanfaatkan sebesar-besarnya pelaksanaan program tax amnesty ini. Apabila pun ada dana yang terparkir diluar negeri sebaiknya juga segera dilaporkan, dari pada tidak dilaporkan dan bisa mendapatkan tindak pidana dari kantor pajak, karena kita sebagai wajib pajak melakukan penggelapan dana yang belum dilaporkan kepajak.

Adapun syarat agar dapat dilakukannya tax amnesty ini, antara lain adalah :

  • Wajib pajak tersebut harus memiliki NPWP
  • Menyampaikan Surat Permohonana Pengampunan Nasional yang ditandatangani oleh Orang Pribadi dan Badan
  • Membayaran uang tebusan
  • Melunasi seluruh tunggakan pajak
  • Memberikan surat kuasa kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membuka akses atas seluruh rekening Orang Pribadi atau Badan yang berada di bank dalam negeri dan luar negeri.

 

©2018 D'Consulting Business Consultant - Total Solution for Your Business Growth

Log in with your credentials

Forgot your details?